Guru yang Dipecat Bupati Serahkan Kuasa ke TAJI

Guru yang Dipecat Bupati Serahkan Kuasa ke TAJI
Firman Munggaran (kedua dari kanan) bersama Ketua TAJI Sukabumi, M. Rafi’i Nasution memperlihatkan surat kuasa untuk pembatalan SK Bupati Sukabumi yang memberhentikan dirinya dari status PNS disaksikan Ketua BJI Presda Sukabumi Raya, Budhy Lesmana (paling kiri) dan Sekretaris TAJI Muzayin (paling kanan).

Wartawan Nana Suhendar/Raymon Candra

Guru salah satu SMP negeri di Kabupaten Sukabumi, Firman Munggaran yang dipecat Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menyerahkan penanganan kasusnya ke Lembaga Bantuan Hukum TAJI (Tim Advokasi Jawara dan Pengacara Indonesia) Sukabumi Raya, Rabu (3/4/2019).  Kepada LBH TAJI, Firman meminta bantuan hukum dan pendampingan untuk menempuh proses pembatalan atau pencabutan keputusan bupati yang memberhentikan dirinya dari status PNS.

Pemecatan yang menimpa Firman dilakukan bupati berdasarkan tuduhan bahwa dia tidak masuk kerja selama 318 hari dalam kurun waktu 4 tahun. Kalau memang tuduhan sebagaimana tercantum pada Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 862/Kep. 705-BKPSDM/2018 tentang Pemberhatian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada Firman Munggaran, S.Pd. terbukti, sanksi bagi Firman memang berat.

Tapi masalahnya Firman tidak merasa telah melakukan kesalahan tersebut. Menurut dia, ada kesalahan dalam sistem absensi yang mengakibatkan dirinya dituduh melakukan pelanggaran seberat itu. Tidak masuk kerja selama 318 hari selama 4 tahun yang menjadi dasar pemecatan, kata dia, sama sekali tidak masuk akal. Karena berdasarkan peraturan, tidak masuk selama 47 hari dalam kurun waktu satu tahun saja dapat mengakibatkan PNS diberhentikan.

“Seharusnya saya sudah diberhentikan sejak beberapa tahun yang lalu ketika tidak masuk kerja selama 47 hari. Ini harus menunggu sampai saya dianggap tidak masuk kerja selama 318 hari dalam kurun waktu 4 tahun,” kata Firman.

Guru berlatar pendidikan sarjana penjas, kesehatan, dan rekreasi itu juga memiliki setumpuk bukti yang  memperkuat posisinya dalam memperjuangkan pembatalan keputusan bupati tersebut. Salah satunya, ketika dia mengikuti PLPG di Unpas Bandung dari pada 10-19 Agustus 2015 saat masih berstatus CPNS, dalam absen dia dianggap alpa atau tidak masuk kerja tanpa alasan atau keterangan yang jelas.

“Padahal saya memegang surat tugas dari dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dan saya dinyatakan lulus sebagai guru profesional PJOK,” tutur Firman.

Saat menerima Firman di Sekretariat Kebangkitan Jawara dan Pengacara Indonesia (BJI) Presda Sukabumi Raya, Jalan Cikiray Kota Sukabumi, Ketua TAJI Sukabumi, Muhammad Rafi’i Nasution, S.H. menyampaikan, dia dan timnya akan mengawal kasus yang dibawa oleh Firman tersebut. Rafi’i siap mendampingi yang bersangkutan untuk menempuh segenap prosedur guna memulihkan hak Firman sebagai PNS dan guru  profesional PJOK. “Kami akan menindaklanjuti pengaduan Pak Firman ke berbagai pihak, termasuk Bupati Sukabumi. Kami akan mencari celah-celah hukum dengan berbagai bukti yang kuat. Kami telah mencatat beberapa poin, antara lain Pak Firman diberhentikan tanpa melalui mekanisme teguran dan tahapan penundaan dan penurunan pangkat,” kata Rafi’i ketika  menerima Firman bersama Ketua BJI Presda Sukabumi Raya, Budhy Lesmana. (*)

Sumber : Pelita Sukabumi

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below